Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB

Jl. A Yani No.89, Brebes, Jawa Tengah Telp (0283) 671796, Fax (0283) 671674

E-tilang

Perpustakaan Online PN Brebes

Case Tracking System

Peraturan dan Kebijakan

Digantinya SEMA 10/2010 dengan Perma 1/2014 membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sejumlah hal. Misalnya dalam hal mekanisme pemberian layanan pembebasan biaya perkara atau bisa disebut dengan perkara prodeo.

Mengacu kepada SEMA 10/2010, masyarakat yang ingin berperkara secara prodeo pertama-tama harus mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa, lurah, atau pejabat yang setingkat dengan itu. Masyarakat juga bisa membawa Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau sejenisnya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.

Berikutnya, dokumen itu diajukan bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan/permohonan di pengadilan saat mendaftarkan perkara. Setelah itu, majelis hakim yang menangani perkara tersebut membuat putusan sela untuk memutuskan apakah permohonan berperkara secara prodeo itu dikabulkan atau tidak.

Jika permohonan itu dikabulkan, maka proses berperkara secara prodeo dilanjutkan hingga perkara diputus. Namun jika permohonan itu tidak dikabulkan, maka penggugat/pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya putusan sela. Bila tidak dipenuhi, gugatan/permohonan tersebut akan dircoret dari daftar perkara.

Sementara itu, mengacu kepada Perma 1/2014, mekanisme pembebasan biaya perkara lebih sederhana. Masyarakat yang ingin berperkara secara cuma-cuma tetap diharuskan membawa SKTM atau Jamksesmas atau dokumen lain untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, lalu mendaftarkan gugatan/permohonannya ke pengadilan. Tapi ia tidak harus terlebih dahulu mengikuti sidang dan menunggu putusan sela untuk mengetahui apakah permohonannya untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara dikabulkan atau tidak.

Permohonan pembebasan biaya perkara itu diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan. Panitera/sekretaris lantas memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. Hasil pemeriksaan panitera/sekretaris itu diserahkan kepada ketua pengadilan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan pembebasan biaya perkara itu dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan itu dikabulkan, ketua pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Namun jika permohonan itu ditolak, maka proses berperkara dilakukan seperti biasa.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan






MENU

Informasi Publik

Pengadilan Negeri Brebes menyajikan informasi kepada publik ataupun masyarakat mengenai hal-hal ataupun keadaan yang ada dilingkungan Pengadilan ataupun wilayah hukum melalui sarana membuka website dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan informasi pengadilan dan menguatkan prinsip peradilan yang terbuka dan akuntabel

Lebih lanjut

Index Berita

Dapatkan informasi atau berita-berita seputar Mahkamah Agung, Tim Pembaruan Peradilan, Kepaniteraan Mahkamah Agung, Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung, Litbangdiklatkumdil Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Semarang serta berita seputar Pengadilan Negeri Brebes dan lain-lain

Lebih lanjut

Jadwal Sidang

Pengadilan Negeri Brebes menyajikan informasi kepada publik ataupun masyarakat mengenai jadwal sidang perkara tindak pidana dan perkara perdata yang dapat diakses melalui website yang terintegrasi dengan sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara

Lebih lanjut

Penelusuran Perkara

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mahkamah Agung RI membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara dipengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Menuju SIPP

Jaringan Dokumentasi

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengadilan Negeri Brebes bertujuan mendukung kegiatan dibidang penyebarluasan informasi hukum dengan menyebarluaskan informasi Peraturan Perundang-Undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, tertib, terpadu dan berkesinambungan

Menuju JDIH MA

Perpustakaan Online

Perpustakaan Pengadilan Negeri Brebes termasuk jenis Perpustakaan Khusus, dimana prioritas dan penekanan koleksi yang dimiliki sebagian besar merupakan karya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, di samping koleksi umum sebagai pelengkap koleksi perpustakaan

Menuju Perpustakaan
Fokus Berita

16Nov

PENETAPAN DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS TGL 17 NOVEMBER 2017
Penetapan Denda Pelanggaran Lalu Lintas Tanggal 17 November 2017 (Download Disini)

10Nov

UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE-72
(Jumat, 10 November 2017) Pengadilan Negeri Brebes menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Ke 72 dengan Tema “PERKOKOH PERSATUAN MEMBANGUN NEGERI”      

09Nov

PENETAPAN DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS TGL 10 NOVEMBER 2017
Penetapan Denda Pelanggaran Lalu Lintas Tanggal 10 November 2017 (Download Disini)

03Nov

PENETAPAN DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS TGL 03 NOVEMBER 2017
Penetapan Denda Pelanggaran Lalu Lintas Tanggal 03 November 2017 (Download Disini)

01Nov

PEMBACAAN IKRAR BERSAMA
(Brebes, 31 Oktober 2017) Segenap Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Brebes bersama sama membaca IKRAR yang dipimpin oleh Bpk Darius Natfali, SH.MH

27Oct

PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE 89
(Brebes, 27 Oktober 2017), Pengadilan Negeri Brebes mengadakan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke 89 di Halaman Kantor Pengadilan Negeri Brebes, selaku Pembina Upacara Bpk Darius Naftali, SH.MH Ketua Pengadilan Negeri Brebes.

26Oct

PENETAPAN DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS TGL 27 OKTOBER 2017
Penetapan Denda Pelanggaran Lalu Lintas Tanggal 27 Oktober 2017 (Download Disini)

20Oct

PENETAPAN DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS TGL 20 OKTOBER 2017
Penetapan Denda Pelanggaran Lalu Lintas Tanggal 20 Oktober 2017 (Download Disini)
  • BERITA BADILUM

  • tidak dapat menampilkan berita ...
  • BERITA MARI

  • tidak dapat menampilkan berita ...